News

Blog

  • Pengumuman Resmi: DJP Berhentikan Sementara Pegawai Pajak di Jakut Usai Jadi Tersangka KPK

    Pengumuman Resmi: DJP Berhentikan Sementara Pegawai Pajak di Jakut Usai Jadi Tersangka KPK

    Tiga Pegawai KPP Madya Jakarta Utara Tersangka Korupsi

    Tiga orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memberhentikan sementara tiga pegawainya tersebut.

    “Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

    DJP terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas pegawai yang terlibat. DJP berkomitmen untuk memberi saksi maksimal jika terbukti bersalah.

    “DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun,” ucap Rosmauli.

    Lima Tersangka yang Ditetapkan KPK

    • DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara
    • AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara
    • ASB selaku tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara
    • ABD selaku Konsultan Pajak PT WP
    • EY selaku Staf PT WP

    Modus Suap ‘All In’ dalam OTT Pejabat Pajak

    Kasus ini berawal saat tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan PT Wanatiara Persada (PT WP). KPK mengungkap adanya modus ‘all in’ dalam mengakali kewajiban membayar pajak.

    “Hasilnya terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp 75 miliar,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.

    Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin (AGS), kemudian meminta PT WP untuk melakukan pembayaran pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. Angka itu digunakan untuk menyelesaikan persoalan pembayaran pajak Rp 75 miliar yang masih ditunggak PT WP.

    “Saudara AGS selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak ‘all in’ sebesar Rp 23 miliar. ‘All in’ dimaksud, bahwa dari angka Rp 23 miliar, sebesar Rp 8 miliar untuk fee Saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak,” ujar Asep.

    KPK mengungkapkan bahwa PT WP sempat keberatan dengan permintaan dari Agus Syaifudin. PT WP lalu hanya menyanggupi pembayaran fee seb

  • Pengumuman Resmi: KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Pengumuman Resmi: KPK Tetapkan Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Kabar Yaqut jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama (Menang) Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Kabar Yaqut jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat (9/1).

    "Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji," kata Budi. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas merampungkan pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus dugaan korupsi kouta haji periode 2024 di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Selasa (16/12). Pantauan merdeka.com, Yaqut keluar gedung Merah Putih KPK sekira pukul 20.15 Wib.

    Yaqut terlihat didampingi ajudannya. Yaqut tidak banyak bicara saat dicecar awak media perihal pemeriksaan selama delapan jam kepadanya. Dia mempersilakan awak media menanyakan perihal hasil pemeriksaan kepada penyidik menangani perkara tersebut.

    "Nanti tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Ditanyakan ke penyidik ya. Nanti tolong ditanyain.

    Tolong nanti ditanyakan ke penyidik," kata Yaqut kepada wartawan. Yaqut tetap tidak menjawab pertanyaan awak media sampai masuk ke dalam mobil yang sudah menunggunya terkait perihal pemeriksaannya. Dia hanya meminta untuk menanyakan materi pertanyaan terhadapnya itu kepada penyidik.

    "Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik, ya. Oke," ujar Yaqut. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil keterangan eks Menag Yaqut Cholil selama 8 jam.

    Pemeriksaan terkait korupsi kuota haji 2024. Yaqut mempersilakan awak media menanyakan perihal hasil pemeriksaan kepada penyidik menangani perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tak hanya Yaqut yang menjalani pemeriksaan.

    Melainkan juga terhadap beberapa orang lainnya. KPK kembali memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Yaqut yang mengenakan kemeja berwarna cokelat dan peci hitam ini tiba di gedung lembaga antirasuah sekira pukul 11.43 WIB.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyiapkan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Kasus kuota haji ini disinyalir merugikan negara triliunan rupiah dan publik menanti siapa yang Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, kembali memenuhi panggilan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK), Senin (01/09/2025). Yaqut menyatakan tidak membawa dokumen apapun saat diperiksa dalam kasus kuota haji kali ini, meskipun dia terlihat membawa map berwarna biru.

    Budi menjelaskan untuk IAA telah diperiksa oleh KPK pada Selasa (26/8). KPK membutuhkan keterangan langsung dari jamaah yang berangkat pada musim haji 2024. Pencekalan ini dilakukan KPK untuk memudahkan proses penyelidikan.

    Yaqut Cholil Qoumas dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 yang merugikan negara. Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi kuota haji periode 2024, Selasa (16/12/2025) Kuasa Hukum Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mellisa Anggaraini, menuturkan, kliennya menjelaskan soal pembagian kuota tambahan menjadi 50 haji khusus. Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut kemarin baru diperiksa KPK.

    KPK terus mendalami kasus korupsi kuota haji dengan memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I/2025 BPK RI, yang mengungkap sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji 2024. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada di Arab Saudi, mendalami dugaan kasus korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji 2023-2024, memicu pertanyaan besar. KPK mendalami aliran uang dari PIHK kepada oknum Kemenag terkait kasus kuota haji 2023-2024.

    Penyidikan terus berlanjut, dengan kerugian negara mencapai Rp1 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Fuad Hasan Masyhur untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, sebuah langkah penting setelah pemeriksaan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma Penyidik sudah mengantongi sejumlah informasi seperti dokumentasi foto yang sudah dikirimkan ke Jakarta. KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang berkaitan dengan penambahan kuota haji khusus untuk tahun 2024.

    KPK mengklarifikasi bahwa BPK masih menghitung kerugian negara dalam kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024, setelah sebelumnya beredar kabar penghitungan telah selesai. Berapa totalnya? Ia sudah dua kali diperiksa pada 19 dan 25 September 2025.

    Dalam pemeriksaan awal, penyidik menanyakan tugas dan fungsinya sebagai bendahara Amphuri. KPK hanya menjawab normatif, lebih cepat lebih baik. Jawaban tersebut diakui belum bisa membuatnya puas.

  • Kumpulan Hoaks Terkait Yaqut Cholil Qoumas – Simak Daftarnya

    Kumpulan Hoaks Terkait Yaqut Cholil Qoumas – Simak Daftarnya

    Liputan6.com, Jakarta

    Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama, menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji setelah menjalani tujuh bulan pemeriksaan. Ironisnya, hoaks pun mengiringi dalam kasus ini. Lalu apa saja hoaks terkait Yaqut Cholil Qoumas? Berikut beberapa di antaranya:

    1. Cek Fakta: Waspada Hoaks Artikel Yaqut Cholil Qoumas Sebut Jokowi Atur Kuota Haji

    Post di media sosial menyebut bahwa artikel Yaqut Cholil Qoumas mengklaim Jokowi mengatur kuota haji. Postingan tersebut beredar sejak akhir pekan ini. Salah satu akun mengunggahnya di Facebook, memposting pada 4 Desember 2025. Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Gelora News berjudul:

    “Yaqut Cholils Qiemas: Kuota Haji Diatur Jokowi, Saya Berapa Kali Transfer Ke Rekening Jokowi Ada Sepuluh Kali Dalam Setahun”

    Akun itu menambahkan narasi: “Maling yang dilindungi negara dan maling nya masih bebas berkeliaran”. Lalu benarkah postingan artikel Yaqut Cholil Qoumas menyebut Jokowi yang mengatur kuota haji? Simak dalam artikel berikut ini…

    2. Cek Fakta: Hoaks Artikel Cak Imin Dapat Sedikit Hasil Korupsi Kuota Haji dari Yaqut Cholil Qoumas

    Post di media sosial menyebut bahwa artikel Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat sedikit hasil korupsi kuota haji dari Yaqut Cholil Qoumas. Postingan itu beredar sejak bulan lalu. Salah satu akun mengunggahnya di Facebook, memposting pada 15 Agustus 2025. Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari CNN Indonesia berjudul:

    “Cak Imin Soal Korupsi Kuota Haji Saya Dapat Sedikit Dari Menteri Yaqut Itu Pun Sudah Diikhlaskan Rakyat Tidak Berdosa”

    Akun itu menambahkan narasi “Rakyat yang mana Cak?” Lalu benarkah postingan artikel Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat sedikit hasil korupsi kuota haji dari Yaqut Cholil Qoumas? Simak dalam artikel berikut ini…

    3. Cek Fakta: Hoaks Artikel Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas Minta Jokowi Tidak Hilangkan Barang Bukti

    Post di media sosial kembali beredar mengenai artikel eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang meminta mantan Presiden Jokowi tidak menghilangkan barang bukti. Postingan itu beredar sejak tengah pekan ini. Salah satu akun mengunggahnya di Facebook, memposting pada 8 Januari 2026. Dalam postingannya terdapat cuplikan layar dari Detik.com berjudul:

    “Yaqut Cholil Qiemas Ingatkan Jokowi Jangan Menghilangi Barang Bukti Atau Alasan Sakit Segala, Saya Kalau Tidak Diperintah Jokowi Tidak Saya Lakukan ini Menyangkut Nyawa Saya”

    Akun itu menambahkan narasi: “Jokowi presiden terkorup ke.2 di dunia. Lembaga kepolisian terkorup se-Indonesia.” Lalu benarkah postingan artikel eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta mantan Presiden Jokowi tidak menghilangkan barang bukti? Simak dalam artikel berikut ini…

    Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas. Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergab

  • Isu Penting: Istana Janji Dengarkan Kritik Warga soal Pilkada via DPRD

    Isu Penting: Istana Janji Dengarkan Kritik Warga soal Pilkada via DPRD

    Pilkada via DPRD Dibahas, Prasetyo Hadi Berharap Masukan Masyarakat

    JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan niat untuk mendengarkan masukan masyarakat mengenai usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya,” ujarnya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

    “Berbagai masukan akan saya hormati dan terima. Tidak terkecuali survei LSI Denny JA yang menemukan persentase pemilih Prabowo yang kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD mencapai 67,1 persen.”

    Sementara itu, sebanyak 29,9 persen responden menyatakan setuju, dan tiga persen mengatakan tidak tahu terkait mekanisme Pilkada tidak langsung. “Kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” tambah Prasetyo.

    Prabowo: Pilkada via DPRD Solusi untuk Politik Tidak Ditentukan oleh Orang Berduit

    Usulan Pilkada melalui DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Menurut Prabowo, usulan ini merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit. Ia pun mengaku condong mengajak kekuatan politik memberikan solusi tersebut.

    “Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai.”

    LSI Denny JA: Penolakan Pilkada via DPRD Tinggi, Golkar: Desain Model Orba

    Survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas pemilih Presiden Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak wacana Pilkada via DPRD. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling pada 1.200 responden antara 19–20 Oktober 2025.

    “Jumlah responden mampu mewakili opini seluruh masyarakat Indonesia mengingat hasil survei serupa sebelumnya nyaris sesuai dengan rekapitulasi KPU,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).

    “Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan.”

  • Solusi untuk: Istana Janji Dengarkan Kritik Warga soal Pilkada via DPRD

    Solusi untuk: Istana Janji Dengarkan Kritik Warga soal Pilkada via DPRD

    JAKARTA, KOMPAS.com

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan akan mendengarkan masukan masyarakat terkait usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya,” kata Prasetyo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia menyampaikan, berbagai masukan akan ia hormati dan terima. Tidak terkecuali, survei LSI Denny JA yang menemukan bahwa persentase pemilih Prabowo yang kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD mencapai 67,1 persen.

    “Kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” ucap Prasetyo.

    Gerindra Hormati Putusan Demokrat yang Beralih Dukung Pilkada Lewat DPRD

    Sebagai informasi, usulan Pilkada melalui DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Menurut Prabowo, usulan itu merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit. Ia pun mengaku condong akan mengajak kekuatan politik untuk memberikan solusi tersebut.

    “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” imbuh Prabowo.

    Golkar Jamin Pilkada via DPRD yang Diusulkan Tak Seperti Orde Baru

    Sementara itu, survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas pemilih Presiden Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak wacana tersebut. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling pada 1.200 responden antara 19–20 Oktober 2025.

    “Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).

  • Strategi Penting: Soal SBY Dituduh Terlibat Isu Ijazah Jokowi Lanjut ke Laporan Polisi

    Strategi Penting: Soal SBY Dituduh Terlibat Isu Ijazah Jokowi Lanjut ke Laporan Polisi

    Partai Demokrat Melaporkan Empat Akun Medsos ke Polda Metro Jaya

    Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial (medsos) kepada Polda Metro Jaya. Keempat akun medsos tersebut diduga memfitnah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan laporan polisi ini sudah diterima Polda Metro Jaya. Demokrat melaporkan empat akun medsos itu menggunakan pasal di KUHP baru.

    “Bahwa rencana kita akan melaporkan akun-akun tersebut dengan UU IT yaitu Pasal 28 jo 45 ternyata telah ada Putusan MK No 155, bahwa MK telah membuat frasa Bahwa kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Bahwa hasil perdebatan dengan tim siber polda disepakati dengan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP (baru),”

    Dilihat detikcom, laporan polisi itu bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026. Sementara, empat akun medsos yang dilaporkan karena mengunggah kabar hoaks terkait SBY adalah akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

    Akun @AGRI FANANI disebut menampilkan insert video dengan judul “anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI”, kemudian akun @Bang bOy YTN membuat konten berjudul “kebongkar siasat buruk SBY di balik somasi ke ketua YouTuber Nusantara, ternyata untuk tangkis aib ini”. Lalu, akun @KajianOnline membuat konten berjudul “SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit”. Terakhir akun TikTok @sudirowibudhiusmp berkata dengan menuding SBY terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi melalui pionnya, dalam hal ini pion yang disebut akun itu adalah Roy Suryo.

    “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,”

    Partai Demokrat pun kemudian resmi melayangkan somasi kepada akun-akun, salah satunya akun TikTok berinisial SWBMP terkait tudingan SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat juga telah meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka.

    Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menegaskan langkah hukum yang dipertimbangkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah isu ijazah Jokowi sudah tepat. Dia menegaskan isu yang menyebut SBY di balik isu ijazah palsu merupakan fitnah tak berdasar. “Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu terseb”

  • Kebijakan Baru: Soal SBY Dituduh Terlibat Isu Ijazah Jokowi Lanjut ke Laporan Polisi

    Kebijakan Baru: Soal SBY Dituduh Terlibat Isu Ijazah Jokowi Lanjut ke Laporan Polisi

    Partai Demokrat Laporkan Empat Akun Media Sosial ke Polda Metro Jaya

    Partai Demokrat melaporkan empat akun media sosial (medsos) ke Polda Metro Jaya. Keempat akun tersebut diduga memfitnah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Politikus Demokrat Andi Arief Beri Penjelasan

    “Rencana kita untuk melaporkan akun-akun tersebut dengan UU IT yaitu Pasal 28 jo 45 ternyata telah ada Putusan MK No 155, bahwa MK telah membuat frasa bahwa kerusuhan di ruang publik bukan tindak pidana. Hasil perdebatan dengan tim siber Polda disepakati dengan Pasal 263 ayat 1 & 2 jo 264 KUHP (baru),” kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

    Dilihat detikcom, laporan polisi bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 5 Januari 2026. Empat akun medsos yang dilaporkan karena mengunggah kabar hoaks terkait SBY adalah YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, dan TikTok @sudirowibudhiusmp.

    Isi Konten Akun yang Dilaporkan

    Akun @AGRI FANANI disebut menampilkan insert video berjudul “anak emas SBY korupsi terbesar sepanjang sejarah RI”. Akun @Bang bOy YTN membuat konten berjudul “kebongkar siasat buruk SBY di balik somasi ke ketua YouTuber Nusantara, ternyata untuk tangkis aib ini”. Akun @KajianOnline membuat konten berjudul “SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit”. Terakhir, akun TikTok @sudirowibudhiusmp menuding SBY terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi melalui pionnya, Roy Suryo.

    Andi Arief Bertemu dengan SBY

    Andi Arief mengaku baru-baru ini bertemu dengan SBY. Politikus tersebut menyebut SBY sama sekali tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi dan dirinya terganggu oleh hal itu.

    “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar. Yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” kata Andi Arief.

    Partai Demokrat kemudian melayangkan somasi kepada akun-akun, salah satunya TikTok berinisial SWBMP terkait tudingan SBY terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. DPP Partai Demokrat juga meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka.

    Ahmad Khoirul Umam: Langkah Hukum SBY Tepat

    Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menegaskan langkah hukum yang dipertimbangkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, terhadap akun-akun anonim penyebar fitnah isu ijazah Jokowi sudah tepat. Dia menegaskan isu yang menyebut SBY di balik isu ijazah Jokowi merupakan fitnah tak berdasar.

  • Deretan Hoaks Terkait China – Simak Faktanya

    Deretan Hoaks Terkait China – Simak Faktanya

    Liputan6.com, Jakarta

    Hoaks sering kali mencatut nama negara tertentu, termasuk China. Hoaks ini muncul dalam berbagai tema dan menyebar melalui media sosial serta aplikasi percakapan. Berikut beberapa contoh hoaks yang dikaitkan dengan China:

    1. Cek Fakta: Tidak Benar Ini Foto Tentara China Mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado

    Klaim foto tentara China mendarat di Bandara Sam Ratulangi Manado beredar di media sosial. Informasi ini diunggah oleh akun Facebook pada 3 Januari 2025. Foto menampilkan sejumlah orang mengenakan seragam coklat dan penutup kepala hitam dengan latar belakang pesawat bertuliskan “Lion”.

    “TENTARA CHINA TERANG-TERANGAN MENDARAT DI BANDARA SAM RATULANGI MANADO NGAPAIN COBA TENTARA CHINA KE INDONESIA MAU PERANG APAH”

    Foto tersebut diberi keterangan, “Sebetulnya Jokowi dan Luhut ini yang paling tau dan paling bertanggung jawab.” Apakah klaim tersebut benar? Simak artikel berikut ini.

    2. Cek Fakta: Hoaks Artikel Luhut Ancam Keluar dari Indonesia Jika China Dilarang Kelola Bandara Morowali

    Postingan artikel yang menyebut Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengancam keluar dari Indonesia jika China dilarang mengelola Bandara Morowali beredar di media sosial. Akun Facebook mengunggah konten ini pada 17 Desember 2025.

    “Cepat pergi bila perlu ke neraka”

    Dalam postingannya, terdapat cuplikan layar artikel dari Kompas.com dengan judul, “Luhut tetap bertahan bela Biarkan China mengelola bandara Morowali. Jika dicegah saya keluar dari negara ini!” Apakah klaim ini benar? Simak artikel berikut ini.

    3. Cek Fakta: Tidak Benar Foto Penampakan Robot Petani Canggih Buatan China

    Sebuah foto diklaim sebagai penampakan robot petani super canggih buatan China dan beredar di media sosial. Foto ini disebarkan oleh akun Facebook pada 7 Maret 2025, menampilkan robot berbentuk manusia yang sedang menggarap padi.

    “China Telah Kembangkan Robot Petani Yang Super Canggih Yang Bisa Mengancam Tenaga Kerja Manusia Yang Suka Ngeluh Dan Makan Gaji Buta”

    Konten tersebut telah dibagikan 9 kali dan mendapat 21 komentar dari warganet. Apakah foto ini benar-benar menunjukkan robot petani canggih buatan China? Simak artikel berikut ini.

    Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan

  • Kunjungan Penting: Berubah Pikiran, Pemimpin Sementara Venezuela Kini Siap Bekerja Sama dengan AS

    Kunjungan Penting: Berubah Pikiran, Pemimpin Sementara Venezuela Kini Siap Bekerja Sama dengan AS

    CARACAS, KOMPAS.com

    Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menyatakan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menentukan masa depan negara tersebut. Pernyataan ini berbeda dari sikap Rodriguez sebelumnya setelah operasi militer yang dilakukan pihak AS. Dalam pesan yang dipublikasikan di Telegram, dikutip dari Aljazeera pada Senin (5/1/2026), ia menulis, “Kami menganggap prioritas untuk bergerak menuju hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara AS dan Venezuela.” Ia juga menambahkan, “Kami menyampaikan undangan kepada pemerintah AS untuk bekerja sama dalam agenda yang bertujuan mencapai pembangunan bersama.”

    Trump Peringatkan Cuba Bisa Bernasib Serupa Venezuela

    Trump sebelumnya menyatakan para pejabat AS telah berkomunikasi dengannya dan bersedia bekerja sama. Namun, ia dengan cepat mengubah nada, menyebut Rodriguez sebagai “ramah” menjadi ancaman langsung. “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro,” kata Trump kepada majalah The Atlantic dalam wawancara pada Minggu (4/1/2026).

    “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro.”

    Kemungkinan Serangan AS ke Venezuela dan Masa Depan Maduro

    Presiden AS juga menyatakan bahwa serangan lebih lanjut terhadap Venezuela dapat terjadi, termasuk kemungkinan mengerahkan pasukan darat. Ia menegaskan kembali dominasi AS di negara tersebut. Maduro, yang dijadwalkan hadir di pengadilan federal New York pada hari Senin, mungkin menghadapi nasib serupa dengan mantan presiden Panama Manuel Noriega, yang ditangkap AS pada 1990. Noriega, yang dulu merupakan sekutu setia AS, menghadapi tuduhan penyelundupan narkoba dan pencucian uang serta dihukum 40 tahun penjara. Hukumannya dikurangi menjadi 17 tahun karena berkelakuan baik, namun kemudian diekstradisi ke Prancis atas tuduhan lain, lalu kembali ke Panama hingga meninggal pada 2017.

    “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro.”

  • Agenda Kunjungan: Berubah Pikiran, Pemimpin Sementara Venezuela Kini Siap Bekerja Sama dengan AS

    Agenda Kunjungan: Berubah Pikiran, Pemimpin Sementara Venezuela Kini Siap Bekerja Sama dengan AS

    Sikap Rodriguez Berubah, Siap Bekerja Sama dengan AS

    Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, mengungkapkan keinginan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam menentukan masa depan negara tersebut. Pernyataan ini menunjukkan perubahan dari sikap Rodriguez setelah operasi militer yang dilakukan AS. Dalam pesan yang dipublikasikan di Telegram, dikutip dari Aljazeera, ia menulis,

    “Kami menganggap prioritas untuk bergerak menuju hubungan yang seimbang dan saling menghormati antara AS dan Venezuela.”

    Ia juga menyampaikan undangan kepada pemerintah AS untuk berkolaborasi dalam agenda yang bertujuan membangun negara secara bersama.

    Trump Berubah Nada, Ancam Rodriguez

    Rodriguez, yang menjabat sebagai wakil Maduro sejak 2018, diangkat sebagai pemimpin sementara oleh Mahkamah Agung Venezuela pada Sabtu (3/1/2026) setelah Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditahan dalam operasi militer AS. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, ia mengecam tindakan AS sebagai kekejaman yang melanggar hukum internasional. Pernyataan ini menciptakan ketegangan dengan Presiden AS, Donald Trump.

    Trump sebelumnya menyebut Rodriguez sebagai “ramah”, tetapi kemudian secara langsung mengancamnya.

    “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro,”

    kata Trump kepada majalah The Atlantic dalam wawancara pada Minggu (4/1/2026) pagi. Presiden AS juga menyatakan bahwa serangan lebih lanjut terhadap Venezuela bisa terjadi, serta tidak akan mengecilkan kemungkinan mengerahkan pasukan darat di negara tersebut.

    Maduro Hadapi Tuduhan Serupa Noriega

    Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan federal New York pada hari Senin. Ia mungkin akan menghadapi nasib serupa dengan Presiden Panama, Manuel Noriega, yang ditangkap oleh pasukan AS pada 1990. Noriega, yang awalnya merupakan sekutu setia AS, dituduh melakukan penyelundupan narkoba dan pencucian uang. Ia dihukum 40 tahun penjara, lalu dikurangi menjadi 17 tahun karena berkelakuan baik.

    Noriega kemudian diekstradisi ke Prancis atas tuduhan lain, lalu kembali ke Panama untuk menjalani hukuman lebih lanjut hingga meninggal pada 2017. Kasus ini menjadi perbandingan bagi Maduro dalam menghadapi serangan AS terhadap pemerintahannya.