Pilkada via DPRD Dibahas, Prasetyo Hadi Berharap Masukan Masyarakat
JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan niat untuk mendengarkan masukan masyarakat mengenai usulan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). “Kita coba dengarkan, kan, masukan-masukannya,” ujarnya di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
“Berbagai masukan akan saya hormati dan terima. Tidak terkecuali survei LSI Denny JA yang menemukan persentase pemilih Prabowo yang kurang setuju atau sama sekali tidak setuju dengan Pilkada melalui DPRD mencapai 67,1 persen.”
Sementara itu, sebanyak 29,9 persen responden menyatakan setuju, dan tiga persen mengatakan tidak tahu terkait mekanisme Pilkada tidak langsung. “Kita kan menghormati semua pendapat itu. Pasti semua pandangan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung sementara belum, kan gitu. Nggak ada masalah juga, kita lihat nanti,” tambah Prasetyo.
Prabowo: Pilkada via DPRD Solusi untuk Politik Tidak Ditentukan oleh Orang Berduit
Usulan Pilkada melalui DPRD disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Menurut Prabowo, usulan ini merupakan solusi agar politik tidak ditentukan oleh orang berduit. Ia pun mengaku condong mengajak kekuatan politik memberikan solusi tersebut.
“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani, berani memberi solusi kepada rakyat kita, demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo dalam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai.”
LSI Denny JA: Penolakan Pilkada via DPRD Tinggi, Golkar: Desain Model Orba
Survei LSI Denny JA mengungkap mayoritas pemilih Presiden Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menolak wacana Pilkada via DPRD. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling pada 1.200 responden antara 19–20 Oktober 2025.
“Jumlah responden mampu mewakili opini seluruh masyarakat Indonesia mengingat hasil survei serupa sebelumnya nyaris sesuai dengan rekapitulasi KPU,” kata Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (7/1/2026).
“Teknik pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, jadi bukan dengan pencuplikan, atau telepon, atau media sosial. Tetapi langsung kita menerjunkan tim surveyor kita ke lapangan.”
